Polemik Patung Tiga Mojang di kawasan Harapan Indah Bekasi, akan segera berakhir. Walikota Bekasi Mochtar Mohammad telah memerintahkan pihak pengembang untuk membongkar patung tersebut. Jika tidak, diindahkan maka Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pembongkaran paksa. Hal itu dikemukakan Mochtar di hadapan para pimpinan ormas Islam: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Bekasi, Forum Umat Islam (FUI) Bekasi, Gerakan Pemuda Islam (GPI) Bekasi, Garda Umat Islam (Gamis), dll. Read More...

The Bekasi municipal authorities, apparently bowing to pressure from hard-line Muslim groups, have ordered the destruction of an imposing steel statue of three women in a private residential development. The 17-meter-tall statue, “Tiga Mojang” (“Three Girls”), by leading sculptor Nyoman Nuarta, depicts three Sundanese women in traditional attire. It is also known as the welcome statue of Bekasi’s Harapan Indah residential complex. Read More...

Three statuesque women carved in steel and an incident involving the Koran have both caused an uproar amongst conservative and hardline Islamic communities in Bekasi, with nearly 1,000 members of Muslim communities staging a demonstration on Friday outside the city’s administration office. “They want the statue of the three women, the Tiga Mojang Statue, to be demolished, and they want the case of Abraham Felix to be handled seriously,” Bekasi Police chief Sr. Comr. Imam Sugianto told the Jakarta Globe on Friday. Read More...

Pameran seni rupa di galeri ataupun pada acara semacam bienial dan festival memang biasa, tetapi jika ada pameran di sebuah pesantren, itu baru hal luar biasa. Beberapa waktu lalu telah diselenggarakan sebuah pameran seni rupa dengan menghadirkan perupa ternama, di antaranya Nasirun, Dian Anggaraini, KH Mustofa Bisri, dan KH Zawawi Imron, di Pesantren Kali Opak, Piyungan, Yogyakarta. Pameran ini diselenggarakan sebagai bagian dari perhelatan seni dan workshop pada acara Muktamar Kebudayaan Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia pertama. Dengan mengusung tema ”Inventory” kegiatan ini berlangsung secara bertahap mulai dari November 2009 hingga awal Februari 2010. Read More...

Sejumlah kementerian membangun museum di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Namun, setelah membangun museum, perhatian dan kucuran dana kementerian pada museum-museum tersebut sangat minim. Pengelolaannya pun kurang profesional. Di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, ada 17 museum. Beberapa di antaranya dibangun kementerian. Namun, akibat minimnya kucuran dana dan pengelolaan yang kurang profesional, sebagian museum tersebut dikunjungi sedikit masyarakat. Read More...

Pro-kontra seputar peletakan Patung Obama ternyata juga menjadi perbincangan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Dalam waktu dekat DPRD akan melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas patung semasa kecil Presiden Amerika Serikat yang menuai banyak kritikan tersebut. Read More...

Warga Jakarta mendapat fasilitas baru berupa taman kota. Letaknya cukup strategis dan di tengah-tengah kawasan elite Menteng, karena itu disebut Taman Menteng. Di taman itu baru saja diresmikan sebuah patung yang kini menuai pendapat yang pro dan kontra. Read More...

Pidato Kebudayaan 2009 Dewan Kesenian Jakarta oleh Dr. Ignas Kleden | Membicarakan kedudukan seni dalam hubungannya dengan civil society merupakan suatu tantangan yang tidak mudah dijawab, juga pada kesempatan ini. Tantangan ini telah saya terima sebagai sebuah penugasan dari Dewan Kesenian Jakarta, meskipun saya tidak terlalu paham mengapa tema ini dijadikan pokok pidato kebudayaan pada hari ini. Tugas ini telah saya terima semata-mata karena pertimbangan bahwa kesenian sebagai suatu sektor penting dalam kebudayaan, dapat dijadikan contoh soal untuk melihat masalah yang lebih besar yaitu hubungan kebudayaan dan civil society. Read More...

Agar museum banyak dikunjungi dan menjadi ikon kota perlu mengubah citra dan cara pandang terhadap museum. Museum bukan sekadar tempat memajang benda-benda tua, tetapi juga masyarakat bisa berinteraksi dan mendapat pengalaman baru. Demikian benang merah yang terungkap pada Diskusi dan Komunikasi Museum Indonesia sepanjang Selasa (5/5) di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Read More...

The controversial pornography law has been blasted for targeting cultural heritage, after West Java Governor Ahmad Heryawan used it as a legal basis to forbid Jaipong dancers from wearing "sexy" costumes and executing "provocative" dance moves. The West Java administration's ban has prompted severe criticism from artists and legislators who blast it as a move to curb the traditional arts and culture of local people. Read More...

Masyarakat Bali menuntut uji materiil atau judicial review terhadap UU Pornografi kepada Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Jika judicial review tidak dimenangkan, Bali menuntut otonomi khusus. Tuntutan tersebut disampaikan pada aksi damai menolak UU Pornografi yang diikuti sekitar 1.000 masyarakat yang tergabung dalam Komponen Masyarakat Bali. Massa berkeliling kota Denpasar dengan menyusuri ruas jalan di Denpasar seperti Jalan Kapten Japa, Jalan Cok Agung Tresan, Jalan Hayam Wuruk kemudian berakhir di depan Kantor Gubernur Bali, jalan Basuki Rahmat, Denpasar, Sabtu (15/11/2008). Read More...

Women’s groups, NGOs and lawyers said Wednesday they might file for a judicial review of the newly passed anti-pornography law, while activists called for public education campaigns, research and rallies to be held to have the law repealed. Mariana Aminuddin of Jurnal Perempuan magazine said women’s groups were gathering lawyers from across the country to file the request at the Constitutional Court. At a conference of women researchers and activists, the Kartini Asia Network, participants signed a petition for solidarity in opposing the anti-pornography law. Read More...

Last week’s passage of the controversial antipornography law, a symbolic victory for conservative Muslims, can further undermine Indonesia’s increasingly fragile religious harmony. Proponents of the bill turned a deaf ear to the fierce objections raised by rights and pro-democracy groups. They underestimated rejections by the non-Muslim majority provinces of Bali, Papua and North Sulawesi for reasons of culture and religion. How can these politicians endorsing the law prove their claims that it won’t in any way threaten the unity of this multi-ethnic and multi-faith country when some provinces vehemently reject it? Read More...

It is unlikely the recently passed anti-pornography bill will be enacted in several provinces as top officials there have announced they will not enforce it, legal experts say. Many provinces have declared they will not enact the bill, raising questions of whether a House law can be valid if it is not applied nationwide. "How can we expect the law to be implemented when people and officials oppose it? Who's going to enforce it? It will end up as merely a dead document," constitutional law expert Irman Putra Sidin said. Read More...

The House of Representatives on Thursday passed the contentious anti-pornography bill, defying months of protest from artists, pluralists and human rights groups. Two of 10 factions in the House, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and the Prosperous Peace Party (PDS), boycotted a plenary session to endorse the modified bill that criminalizes all works and acts deemed obscene and capable of breaching public morality. Read More...

Setelah melalui proses pembahasan sejak 1997, Rancangan Undang-Undang Pornografi akhirnya disahkan menjadi undang-undang, Kamis (30/12) siang. Pengesahan itu diwarnai aksi walk out oleh dua fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Damai Sejahtera. Aksi walk out juga dilakukan dua orang anggota Fraksi Partai Golkar asal Bali, yaitu Nyoman Tisnawati Karna dan Gde Sumanjaya Linggih. Read More...

Rapat Paripurna DPR, Kamis (30/10), menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi untuk disahkan sebagai undang- undang. Meski demikian, dua fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Damai Sejahtera, menyatakan menolak dan tak bertanggung jawab atas putusan tersebut. Anggota kedua fraksi meninggalkan ruangan sebelum kesepakatan itu dilakukan. Read More...

The East Denpasar Police has summoned a group of young artists for using symbols of the now defunct communist party during an art exhibition organized last September. An art exhibition dubbed the G-30-S (30 artists' movement) was organized from Sept. 16 to 30 at the Denpasar Art Centre featuring contemporary art pieces that tried to redefine the meaning of some symbols, including communist symbols like the hammer and sickle. Read More...

Just as observers were commending the Prosperous Justice Party (PKS) for distancing itself from the exclusive Islamism it is often associated with, the disappointing news that the party's faction in parliament is pushing for the controversial pornography bill to be passed, emerges (The Jakarta Post, Sept. 12, 2008). Critics of PKS such as journalist Sadanand Dhume warn that in the long term, the PKS is the most serious Islamist threat to Indonesia's historic pluralism. We hope Dhume is wrong, but the actions of PKS parliamentarians sadly suggest that he may be right. Read More...

Pekan ini DPR rencananya mengesahkan RUU PPh. Masih ada yang mengganjal di hati para seniman dan budayawan. Mereka gundah lantaran kegiatan seni dan budaya tidak termasuk kegiatan yang mendapat insentif pajak dalam RUU PPh. Sejumlah lembaga nirlaba mungkin cukup puas dengan isi Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh). Tapi tidak bagi lembaga nirlaba di sektor kesenian dan budaya. Pasalnya, pemerintah dan DPR tidak memasukan kegiatan tersebut dalam daftar sektor nirlaba yang mendapat insentif pajak dalam RUU PPh. Read More...

There was an air of apprehension, anger and jealousy when artists gathered at the Jakarta Art Council last Friday. It was no ordinary pre-performance press conference. Poet and essayist Goenawan Mohamad was there, so were the council's chairman Marco Kusumawijaya, Jakarta Art Institute rector and choreographer Sardono W. Kusumo, author Ayu Utami, Teater Koma founder Ratna R. Riantiarno, Kelola Foundation director Amna Kusumo and other artists committed to preserving and developing the so-called pure, non-commercial arts. Read More...

Kalangan seniman mempertanyakan kebijakan tidak dimasukkannya bidang seni ke kelompok nirlaba yang mendapatkan insentif pajak berupa pengecualian sebagai obyek pajak pada draf Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Ketua Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta Marco Kusumawijaya, seharusnya seni mendapat insentif yang sama seperti bidang lainnya. "Karena pemberian insentif bidang seni berarti pemerintah mengakui peran masyarakat membantu negara," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Read More...