“Jangan sebut ini biennale, tapi sebut saja selametan,”

Perhelatan Biennale Jogya kesepuluh, selain berupaya melibatkan publik yang seluas-luasnya, juga mengundang tafsir lain dari para pelakunya. Bagaimana polemik ini berlanjut?

“Yang saya alami ketika ada di Kuba untuk Havana Biennale, saya protes karena sukarelawan yang membantu pembuatan karya saya nggak bisa masuk pameran ketika pameran dibuka, bahkan masyarakat Kuba sendiri nggak bisa masuk karena harga tiketnya 10-20 dollar Amerika, sedangkan rata-rata gaji penduduk Kuba adalah 10 dollar perbulan. Jelas Biennale Kuba bukanlah untuk publik Kuba sendiri tapi untuk turis-turis asing.”

Kalimat di atas adalah pengakuan dari Heri Dono, perupa Indonesia yang pernah ditasbihkan oleh sebuah majalah seni rupa luar negeri sebagai seniman yang paling banyak diundang dalam perhelatan Biennale Seni Rupa di seluruh dunia. Dia menuturkan pengalaman itu sesaat setelah berakhirnya forum pertanggungjawaban kuratorial Biennale Jogja X, pada petengahan Desember lalu di Taman Budaya Yogyakarta.

Pernyataan di atas menjadi terasa penting artinya, ketika pada hari-hari terakhir ini, begitu banyak debat yang terus meruncing mengenai berbagai soal yang mengiringi semaraknya penyelenggaraan Biennale Jogja kesepuluh ini.

Adalah “Jogja On The Move”, salah satu dari dua bagian panggung besar Jogja Biennale selain “Artists Interpretation”, disebut oleh Samuel Indratma selaku kurator bagian tersebut, dalam wawancaranya di bulletin Jogja Jamming sebagai tawaran perspektif baru kepada publik dunia bagaimana sebuah bienalle semestinya dihelat.

Terdapat dua inti besar dalam Jogja On The Move, yakni keterlibatan sebanyak mungkin publik dan penggunaan ruang-ruang publik yang selama ini cenderung terekonomisasi dan terpolitikkan, menjadi ruang-ruang seni.

Maka hari-hari ini, hampir di sebagain besar sudut jogja dapat dengan mudah kita temui berbagai hal yang bukan merupakan sesuatu yang bisa kita dapati di hari-hari biasa. Ia bisa berada di trotoar, di taman kota, di taman jalan, menyiasati tiang-tiang lampu kota, atau bahkan tiang traffick light. Tak kurang 200-an kelompok seni, individu, maupun masyarakat yang terlibat dalam pewujudan proyek seni ruang publik itu.

Lemah Kuratorial

Problem dari proyek di atas, seperti yang diutarakan oleh Antariksa, salah satu orang yang bertanggungjawab membuat Katalog Post Event Biennale Jogja Jamming, adalah lemahnya sisi kuratorial. “Ketika itu tidak diberi kerangka kuratorial saya tidak tahu lagi mana yang karya biennale, mana yang bukan, tepat di situ fungsi edukatif dari seni itu hilang,” katanya Kamis lalu.

Bienalle, adalah sebuah perhelatan seni rupa yang untuk melihat perkembangan seni rupa di suatu tempat dalam periode dua tahunan. Hal itu menjadi sebuah institusi seni rupa modern di antara institusi-institusi lainnya seperti museum, galeri, institusi pendidikan, lembaga lelang, kurator, majalah, seniman, dan seterusnya.

“Tepat di titik di mana ketiadaaan institusi seni rupa yang kuat di kita itulah sebenarnya kita musti bangun melalui biennale menjadi institusi yang berwibawa. Tentu saja ini bukan upaya yang mudah. Tapi PubliC On The Move justru menyulitkan penilaian yang berwibawa itu,” papar Antariksa.

Maka sebenarnya ini adalah soal apresiasi. Di mana terdapat dua hal yang terus menerus bersitegang, yakni pada soal apresiasi publik khusus seni rupa yang terus menerus melihat seni rupa sebagai perkembangan dan atau percabangan yang bisa diberi makna secara lebih jelas, dan bagaimana seni rupa seperti cabang kehidupan lainnya bersentuhan dengan publik yang seluas-luasnya.

Publik yang pertama membutuhkan segregasi yang tegas dan pada publik yang kedua justru sebaliknya, hilangnya pembatasan. Biennale, jelas menjalankan fungsi pengirisan, yakni siapa saja seniman yang dalam dua tahun terakhir menciptakan ‘sesuatu’ dan yang tidak. Mekanismenya pun tak berdasar pada asas keadilan, yakni hanya seniman yang diundang saja yang berhak tampil. Dan kuratorlah yang memiliki kuasa dan karena itu lah kurator berfungsi sangat besar dalam perhelatan yang disebut bienalle.

Dan sebaliknya, Jogja on The Move, seperti yang disebut Samuel justru menjungkirbalikkan itu, Sebab di sini, kurator hanyalah pendamping bagi seniman. Hal itu juga ditegaskan oleh Romo Sindhunata, selaku dewan kurator, dalam banyak kesempatan bahwa Biennale Jogja tak sedang banyak berurusan dengan standardisasi, melainkan justru melupakan standar dan membuat seni menaklukkan ruang publik.

Hal itulah yang secara keras diprotes oleh Antariksa,” Kalau begitu, jangan sebut ini biennale, tapi sebut saja selametan,” katanya.

Sementara itu, Wahyudin selaku ketua Tim Kurator, mengaku bahwa Tim Public on The Move telah menyeleweng dari bingkai kuratorial yang telah ia buat, yaknin lima semangat zaman yang menaungi praktek artistik di dunia seni rupa Yogyakarta, yaitu humanisme kerakyatan, humanisme universal, perlawanan terhadap estetika mapan, pergolakan antara budaya global dan lokal, serta seni rupa urban.

“Tentu saja akan ada evaluasi, namun tidak bisa dalam setiap kesempatan saya mengintervensi sesuatu yang sudah menjadi tugas dan wewenang Tim Jogja on The Move. Jadi jelas ini bukan ketiadaan kurasi tapi lemahnya sisi manajemen tim terkait,” tegasnya saat dihubungi lewat telefon.

Namun, benarkah ini hanyalah soal manajemen seperti yang dikatakan Wahyudin?. Jelas dalam bulletin Jogja Jamming disebutkan oleh Butet Kartaradjasa selaku Direktur Biennale Jogja – X 2009 sebagai semacam pengantar Biennale, bahwa event ini membuka pintu seluas-luasnya bagi publik sehingga perupa tidak dipingit oleh kecongkakannya sendiri.

Melalui Samuel indratma, Sindhunata, dan Butet kita dapati sebuah usaha keras yang berasal dari asumsi yang berbeda mengenai Bienalle seperti yang diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh, misalnya saja Wahyudin dan Antariksa.

Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Bienalle Jogja yang akan berlangsung hingga 10 Januari 2010 nanti, barangkali kita musti terpaksa melihat jauh ke belakang bagaimana Bienalle ini kemudian menjadi nyata, dan tak hanya tinggal sebagai gagasan. Jamming, bung!

Sumber: Koran Jakarta, 3 Januari 2010
http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=41509